MATARAM — Kapolda NTB Irjen Pol. Kalingga Rendra Raharja mendorong transformasi paradigma pengawasan di tubuh kepolisian. Ia ingin fungsi Itwasda bertransformasi menjadi instrumen peringatan dini yang mampu memberikan solusi perbaikan, bukan sekadar alat audit yang represif.
Pernyataan itu disampaikan Kalingga saat membuka Rakerwas Itwasda Polda NTB Tahun Anggaran 2026 di Ballroom Puri Indah Hotel, Mataram. Kegiatan itu mengusung tema “Transformasi Pengawasan Presisi Guna Mengawal Akuntabilitas dan Integritas Polri dalam Menyukseskan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026”.
“Pengawasan tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya menemukan kesalahan. Fungsi ini harus mampu menjadi instrumen peringatan dini, menghadirkan solusi perbaikan, memitigasi risiko, serta memastikan setiap program berjalan efektif dan efisien,” ujar Kalingga dalam sambutannya.
Menurut Kapolda, tantangan yang dihadapi Polri kian kompleks seiring meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan. Karena itu, sistem pengawasan internal dituntut lebih adaptif dan berorientasi pada hasil.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan harus hadir sebagai mitra strategis manajemen. Bukan hanya mengawasi kepatuhan prosedur, tetapi juga memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran.
“Pengawasan harus memastikan prinsip good governance dan clean government diterapkan secara konsisten. Kepercayaan masyarakat hanya bisa terjaga jika tata kelola organisasi kita bersih dan profesional,” tambahnya.
Rakerwas itu dihadiri Wakapolda NTB, Pelaksana Tugas Irwasda Polda NTB, para pejabat utama, serta Kapolres dan Kapolresta jajaran se-Pulau Lombok. Turut hadir perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB.
Forum ini dirancang sebagai wadah evaluasi, koordinasi, dan penyamaan persepsi dalam memperkuat fungsi pengawasan di lingkungan Polda NTB. Kalingga berharap Rakerwas mampu melahirkan rekomendasi dan langkah konkret yang memperkuat integritas organisasi.
Ia juga mengajak seluruh peserta menjadikan momen ini sebagai penguatan komitmen bersama. Tujuannya, menghadirkan pengawasan yang profesional dan berkelanjutan demi mendukung keberhasilan tugas Polri serta program pembangunan nasional.
Ke depan, Itwasda Polda NTB dituntut mampu menghasilkan terobosan pengawasan yang lebih transparan dan responsif terhadap dinamika organisasi. Pelayanan publik yang berkualitas dan stabilitas keamanan, kata Kalingga, hanya bisa diwujudkan melalui tata kelola organisasi yang baik.