NUSA TENGGARA BARAT — Wacana pemanggilan Pertamina oleh Komisi VI DPR mencuat di tengah tekanan ekonomi global yang masih berat. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menyoroti risiko peralihan konsumsi BBM masyarakat yang bisa terjadi jika harga Pertamax terus melambung.
Adisatrya menegaskan, pemerintah dan Pertamina perlu mengantisipasi fenomena migrasi konsumen sejak dini. Jika masyarakat berbondong-bondong beralih ke Pertalite, dikhawatirkan pasokan BBM bersubsidi justru menjadi terbatas dan menyulitkan.
"Jangan sampai nanti masyarakat beralih secara besar-besaran ke Pertalite, lalu muncul masalah baru berupa keterbatasan stok yang justru menyulitkan masyarakat," kata Adisatrya dalam keterangannya, Minggu (14/6/2026).
Menurut politisi tersebut, penyesuaian harga BBM non-subsidi saat ini merupakan konsekuensi dari situasi global yang tak kunjung membaik. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, nilai tukar rupiah yang tertekan, serta tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak menjadi faktor utama yang membebani anggaran negara.
"Dengan situasi global perang berkepanjangan dan nilai tukar rupiah yang juga sedang melemah, sementara minyak kita masih impor, tentu ini menjadi beban bagi pemerintah," ujarnya.
Adisatrya menambahkan, mempertahankan harga BBM non-subsidi di level saat ini sudah sangat berat. Opsi penyesuaian harga pun akhirnya harus ditempuh agar keuangan negara tidak semakin tertekan.
Dalam rapat dengar pendapat nanti, Komisi VI berencana menggali lebih dalam dampak kebijakan ini terhadap kinerja keuangan Pertamina. Selain itu, DPR juga ingin memastikan skema antisipasi yang disiapkan perseroan jika terjadi lonjakan permintaan Pertalite secara signifikan.
Kenaikan harga BBM non-subsidi memang menjadi dilema. Di satu sisi, negara harus menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, daya beli masyarakat kelas menengah yang biasa mengonsumsi Pertamax juga terancam, sehingga berpotensi membebani kuota BBM bersubsidi yang sejatinya diperuntukkan bagi kalangan kurang mampu.