MATARAM — Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB bersama Bappeda menggelar rapat koordinasi di Ruang Rapat Kepala Dinas Kominfotik, Kamis (11/6), untuk membahas strategi peningkatan indeks tersebut. Kepala Dinas Kominfotik NTB yang juga Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, menegaskan bahwa penilaian Satu Data Indonesia tidak sekadar mengukur jumlah data yang dimiliki daerah.
“Yang dinilai adalah bagaimana data itu dikelola, didokumentasikan, memiliki standar yang jelas, mudah dibagipakaikan, dan benar-benar digunakan dalam pengambilan kebijakan,” ujar Ahsanul Halik yang akrab disapa Aka.
Menurut Aka, lompatan nilai dari 53,44 menjadi 75,85 merupakan hasil kerja kolaboratif seluruh perangkat daerah, Bappeda, BPS, Walidata, dan para produsen data. Ia menyebut Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal memberi perhatian besar pada penguatan tata kelola data sebagai fondasi pembangunan yang efektif.
“Seluruh kebijakan pembangunan harus berbasis fakta dan kebutuhan riil masyarakat. Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Aka menirukan arahan gubernur.
Bappeda NTB telah memetakan sedikitnya 155 peta tematik yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Penanggung Jawab Data Geospasial NTB, Tribhuana Tungga Dewi, ST., M.Si., mengungkapkan sebagian peta telah terintegrasi ke dalam Portal NTB Satu Data dan platform Desa Berdaya.
“Penguatan data geospasial sangat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan, kesehatan, infrastruktur hingga kebencanaan,” ujarnya.
Meski sebagian besar indikator menunjukkan hasil positif, Sekretariat Forum Satu Data NTB, Dr. Suryani Eka Wijaya, mengakui masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Di antaranya perencanaan data dan pemeriksaan data, termasuk penyempurnaan standar data geospasial dan metadata.
Untuk mengejar target nilai di atas 90, Pemprov NTB tengah menyiapkan pembentukan Tim Manajemen Data Spasial tingkat provinsi serta penyusunan regulasi pendukung tata kelola data. Suryani optimistis target tersebut dapat tercapai pada evaluasi mendatang.
Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfotik NTB, Yasrul, menambahkan bahwa capaian Indeks Satu Data Indonesia juga berkontribusi positif terhadap penilaian Pemerintahan Digital (Pemdi). Hal ini berdampak langsung pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar memperoleh nilai tinggi. Yang terpenting adalah menghadirkan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipercaya sebagai fondasi pembangunan NTB yang lebih maju, efektif, dan tepat sasaran,” pungkas Aka.