Mobil Tangki Air Sering Mogok, DPRD Lombok Utara Evaluasi Anggaran

Penulis: Mardian Syah  •  Senin, 11 Mei 2026 | 14:36:43 WIB
DPRD Lombok Utara evaluasi anggaran untuk perawatan mobil tangki air bersih.

TANJUNG — Fraksi Golkar DPRD Lombok Utara menyoroti alokasi anggaran penanganan kekeringan yang dinilai belum optimal. Sekretaris Fraksi Golkar M. Indra Darmaji mengungkapkan, mobil tangki distribusi air bersih kerap mogok karena biaya perawatan kendaraan tidak dialokasikan secara memadai.

“Kami di Fraksi Golkar melihat alokasi anggaran untuk kebutuhan air bersih di BPBD masih perlu evaluasi dan kalkulasi ulang. Kami mendapat informasi, pada penanganan tahun lalu, mobil tangki sering mogok karena servis kendaraan tidak didukung anggaran,” kata Darmaji, Minggu (10/5/2026).

Kebutuhan Air Bersih Capai 840.000 Liter Per Hari

Data BPBD KLU mencatat, jumlah warga terdampak kekeringan pada 2025 mencapai 14.000 jiwa atau 4.413 kepala keluarga. Mereka tersebar di 38 dusun dan 13 desa di lima kecamatan.

Pemerintah daerah idealnya harus mendistribusikan 840.000 liter air bersih per hari. Jumlah itu setara 168 tangki berkapasitas 5.000 liter yang beroperasi setiap hari.

Target Pelayanan Mendekati Standar Minimal

Darmaji mengakui, kapasitas fiskal daerah yang terbatas membuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 60 liter per orang per hari sulit tercapai. Namun, ia mendorong agar pasokan distribusi setidaknya mendekati 50 persen dari kebutuhan ideal.

“Pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diestimasi dengan baik,” ujarnya.

Usulan SOP dan Layanan Darurat 1x24 Jam

DPRD meminta pemerintah daerah melalui OPD terkait menyiapkan SOP mitigasi dan pelayanan. Salah satu yang disorot adalah akses layanan darurat seperti service center yang bisa dihubungi warga selama 1x24 jam.

Fungsi tersebut, menurut Darmaji, dapat dijalankan oleh BPBD maupun Dinas Kominfo Lombok Utara.

PDAM Diminta Perluas Jangkauan ke Dusun Terdampak

Fraksi Golkar mendorong PDAM sebagai tangan kanan pemda dalam pelayanan air untuk lebih masif melakukan ekspansi. Perusahaan daerah itu diminta menyisir dusun-dusun yang terdampak kekeringan agar data titik kekeringan tidak bergerak statis.

“Minimal harus berkurang setiap tahun karena adanya intervensi,” pungkas Darmaji.

DPRD juga meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji kebutuhan penambahan mobil tangki operasional serta memastikan anggaran perawatan untuk kendaraan yang sudah ada tidak terabaikan.

Reporter: Mardian Syah
Sumber: globalfmlombok.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top